Kemen PPPA Siapkan Program Kebun Pangan Perempuan, Untuk Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Padang Panjang
Admin Sumbarjaya.id
•
11 September 2026, 14:05 WIB
•
38 views
Padang Panjang, Sumbarjaya.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI mengambil langkah konkret dalam upaya pemulihan pascabencana di Kota Padang Panjang melalui persiapan Program Kebun Pangan Perempuan, Jumat (11/9/2026).
Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan terdampak bencana tahun 2025 agar dapat kembali produktif secara ekonomi sekaligus menjamin ketahanan pangan keluarga di lingkungan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
Kunjungan peninjauan dipimpin oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II, Iip Ilham Firman.
Rombongan diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Faizah, Asisten II Setdako Indra Gusnady, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, serta jajaran OPD terkait.
Fokus utama kunjungan adalah mengidentifikasi potensi lahan dan jenis komoditas pangan yang layak dikembangkan oleh perempuan di lokasi Huntara dan Huntap.
Peninjauan lapangan dilakukan di area Hunian Sementara (Huntara) dan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Padang Panjang.
Kunjungan ini menjadi bagian dari survei kelayakan sebelum implementasi program dimulai, memastikan bahwa lahan yang tersedia memadai untuk aktivitas pertanian skala rumah tangga atau komunal.
Iip Ilham Firman menjelaskan bahwa Program Kebun Pangan Perempuan merupakan bagian dari tugas satuan tugas pemulihan pascabencana yang menyasar tiga provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
"Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan terdampak bencana untuk kembali melakukan kegiatan produktif dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.
Inisiatif ini menjawab kebutuhan mendesak akan pemulihan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif gender.
Pemerintah Kota Padang Panjang menyambut positif rencana tersebut dan berkomitmen menyediakan lahan yang sesuai.
Faizah, Staf Ahli Wali Kota, menyatakan bahwa meskipun beberapa Huntap masih dalam tahap pengerjaan, koordinasi pemanfaatan lahan di sekitar Huntara akan segera difinalisasi.
Kolaborasi lintas dinas, termasuk Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Perkim LH, akan memastikan program ini berjalan efektif dengan mengembangkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan lainnya demi kemandirian ekonomi para penyintas. (Edy)
Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan terdampak bencana tahun 2025 agar dapat kembali produktif secara ekonomi sekaligus menjamin ketahanan pangan keluarga di lingkungan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).
Kunjungan peninjauan dipimpin oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II, Iip Ilham Firman.
Rombongan diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Faizah, Asisten II Setdako Indra Gusnady, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, serta jajaran OPD terkait.
Fokus utama kunjungan adalah mengidentifikasi potensi lahan dan jenis komoditas pangan yang layak dikembangkan oleh perempuan di lokasi Huntara dan Huntap.
Peninjauan lapangan dilakukan di area Hunian Sementara (Huntara) dan lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Padang Panjang.
Kunjungan ini menjadi bagian dari survei kelayakan sebelum implementasi program dimulai, memastikan bahwa lahan yang tersedia memadai untuk aktivitas pertanian skala rumah tangga atau komunal.
Iip Ilham Firman menjelaskan bahwa Program Kebun Pangan Perempuan merupakan bagian dari tugas satuan tugas pemulihan pascabencana yang menyasar tiga provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
"Program tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan terdampak bencana untuk kembali melakukan kegiatan produktif dan meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.
Inisiatif ini menjawab kebutuhan mendesak akan pemulihan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif gender.
Pemerintah Kota Padang Panjang menyambut positif rencana tersebut dan berkomitmen menyediakan lahan yang sesuai.
Faizah, Staf Ahli Wali Kota, menyatakan bahwa meskipun beberapa Huntap masih dalam tahap pengerjaan, koordinasi pemanfaatan lahan di sekitar Huntara akan segera difinalisasi.
Kolaborasi lintas dinas, termasuk Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Perkim LH, akan memastikan program ini berjalan efektif dengan mengembangkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan pengolahan pangan lainnya demi kemandirian ekonomi para penyintas. (Edy)
Berita Terkait
