Sebanyak 15 Dokter Spesialis RSUD Pasbar Diduga Gugat Wartawan Online ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat
Admin Sumbarjaya.id
•
06 November 2026, 05:59 WIB
•
692 views
Pasaman Barat, Sumbarjaya.id - Doni Saputra, wartawan online asal Pasaman Barat, kini diduga di gugat ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang di lakukan sebanyak 15 or ng dokter spesialis RSUD Pasaman Barat.
Dugaan gugatan ini, bermula setelah ia melaporkan aksi mogok kerja para dokter tersebut ke Kementerian Kesehatan dan Ombudsman, serta menyebarkan informasi melalui media sosial terkait dugaan penelantaran pasien akibat mogok yang terjadi pada 3 Juni 2026.
Berdasarkan informasi yang diterima, para dokter spesialis tersebut merasa keberatan atas pernyataan Doni Saputra yang menyebut mereka melakukan mogok kerja sehingga menelantarkan pasien yang hendak berobat.
Melalui surat somasi yang diterima Doni Saputra, pengacara para dokter diduga menuduh pernyataan tersebut merupakan pencemaran nama baik terhadap kliennya.
Dalam surat somasi itu, mereka meminta Doni Saputra untuk membuat klarifikasi secara terbuka; jika tidak dipenuhi, para dokter menyatakan siap melanjutkan ke jalur hukum.
Doni Saputra sendiri menyatakan bahwa langkah yang ia ambil adalah bentuk kontrol sosial demi kepentingan masyarakat dan kesehatan warga Pasaman Barat.
Menurutnya, mogok kerja yang dilakukan dokter tidak seharusnya dilakukan karena berisiko merugikan pasien, bahkan diduga melanggar kode etik profesi dokter.
Ia juga sempat meminta Bupati Pasaman Barat untuk segera memanggil dan memproses para dokter tersebut, termasuk memberikan sanksi serta membekukan izin praktik jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
“Saya bertindak sebagai kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Pasaman Barat. Menurut saya, mogok kerja dokter itu tidak boleh karena menyangkut nyawa pasien,” ujar Doni Saputra kepada media ini.
Sementara itu, dari sisi para dokter yang digugat, melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa pernyataan Doni Saputra dianggap merugikan nama baik mereka.
Mereka menuntut klarifikasi secara terbuka sebelum melanjutkan proses hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi secara rinci dari kuasa hukum para dokter terkait alasan lengkap mogok kerja pada 3 Juni 2026.
Redaksi Doni Saputra akan terus memantau perkembangan proses perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta menunggu klarifikasi resmi dari RSUD Pasaman Barat, Dinkes Pasaman Barat, dan para pihak yang bersangkutan. (Adi)
Dugaan gugatan ini, bermula setelah ia melaporkan aksi mogok kerja para dokter tersebut ke Kementerian Kesehatan dan Ombudsman, serta menyebarkan informasi melalui media sosial terkait dugaan penelantaran pasien akibat mogok yang terjadi pada 3 Juni 2026.
Berdasarkan informasi yang diterima, para dokter spesialis tersebut merasa keberatan atas pernyataan Doni Saputra yang menyebut mereka melakukan mogok kerja sehingga menelantarkan pasien yang hendak berobat.
Melalui surat somasi yang diterima Doni Saputra, pengacara para dokter diduga menuduh pernyataan tersebut merupakan pencemaran nama baik terhadap kliennya.
Dalam surat somasi itu, mereka meminta Doni Saputra untuk membuat klarifikasi secara terbuka; jika tidak dipenuhi, para dokter menyatakan siap melanjutkan ke jalur hukum.
Doni Saputra sendiri menyatakan bahwa langkah yang ia ambil adalah bentuk kontrol sosial demi kepentingan masyarakat dan kesehatan warga Pasaman Barat.
Menurutnya, mogok kerja yang dilakukan dokter tidak seharusnya dilakukan karena berisiko merugikan pasien, bahkan diduga melanggar kode etik profesi dokter.
Ia juga sempat meminta Bupati Pasaman Barat untuk segera memanggil dan memproses para dokter tersebut, termasuk memberikan sanksi serta membekukan izin praktik jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
“Saya bertindak sebagai kontrol sosial demi kepentingan masyarakat Pasaman Barat. Menurut saya, mogok kerja dokter itu tidak boleh karena menyangkut nyawa pasien,” ujar Doni Saputra kepada media ini.
Sementara itu, dari sisi para dokter yang digugat, melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa pernyataan Doni Saputra dianggap merugikan nama baik mereka.
Mereka menuntut klarifikasi secara terbuka sebelum melanjutkan proses hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi secara rinci dari kuasa hukum para dokter terkait alasan lengkap mogok kerja pada 3 Juni 2026.
Redaksi Doni Saputra akan terus memantau perkembangan proses perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta menunggu klarifikasi resmi dari RSUD Pasaman Barat, Dinkes Pasaman Barat, dan para pihak yang bersangkutan. (Adi)