Pansus PAD DPRD Kabupaten Solok Soroti Dugaan Kebocoran Pendapatan
Admin Sumbarjaya.id
•
29 Oktober 2026, 14:38 WIB
•
18 views
Koto Baru, Sumbarjaya.id - Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Solok menyoroti dugaan kebocoran pendapatan daerah dan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak serta retribusi.
Hal itu mengemuka dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III yang berlangsung terbuka untuk umum, Kamis (29/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mukhlis, S.H. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan secara serius, terarah, dan berkelanjutan melalui evaluasi penerimaan, penggalian potensi daerah, serta pendalaman persoalan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Asisten III, Eva Nasri, dalam paparannya menekankan pentingnya keterbukaan eksekutif dalam menjelaskan capaian penerimaan, kendala pemungutan, dan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Sejumlah OPD yang terlibat antara lain BKD, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, DLH, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta OPD terkait lainnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Solok, Hendrianto, memaparkan target dan capaian retribusi dari OPD yang memiliki target PAD.
Pembahasan juga mencakup mekanisme pemungutan, evaluasi penerimaan, koordinasi antarinstansi, serta kerja sama Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kota Solok terkait pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi air.
Ketua Pansus II, Iskanofis, menyoroti keseriusan OPD dalam mengikuti pembahasan. Ia menegaskan pentingnya kehadiran langsung kepala OPD dalam rapat strategis agar pertanyaan anggota dewan dapat dijawab secara jelas dan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret.
Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, A.Md., menyoroti potensi pendapatan yang belum tergarap serta ketidakhadiran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Ia menilai sektor pariwisata perlu dikelola lebih optimal dan Kabupaten Solok dapat mempelajari strategi daerah lain, termasuk Kabupaten Tanah Datar, dalam meningkatkan PAD.
Hafni Hafiz juga mendorong pelaksanaan uji petik lapangan untuk mencocokkan potensi pendapatan dengan realisasi pemungutan dan penyetoran.
Pembahasan mencakup pajak bumi dan bangunan (PBB), opsen pajak, retribusi pariwisata, serta berbagai objek pendapatan lainnya. Dugaan kebocoran, menurutnya, harus ditelusuri berdasarkan data dan pemeriksaan objektif sebelum ditarik kesimpulan.
Sebagai solusi, Hafni menekankan pentingnya digitalisasi sistem pendapatan daerah untuk memperkuat pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, dan mempersempit peluang penyimpangan.
Ia mengingatkan agar peningkatan PAD tidak langsung membebani masyarakat kecil, tetapi mengutamakan pembenahan sistem pemungutan, pengawasan, dan penggalian potensi yang belum maksimal.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ari Rafika WD, mempertanyakan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Solok. Ia meminta pendataan menyeluruh, kejelasan mekanisme pemungutan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.
Sistem pendataan digital dinilai dapat membantu pemerintah memantau objek pajak dan realisasi pembayaran secara lebih akurat.
Anggota Pansus III, Feris Novel, meminta tahapan kerja pansus diperjelas, termasuk pembahasan kekayaan daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.
Ia menekankan perlunya pembagian tugas tenaga ahli DPRD serta penjelasan terstruktur dari OPD mengenai persoalan, langkah yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut.
Anggota DPRD Ismael Koto menyoroti pemanfaatan aset daerah, khususnya penyewaan alat berat, serta evaluasi perizinan bangunan. Ia meminta kejelasan regulasi, mekanisme pemanfaatan, pendataan, dan pertanggungjawaban penerimaan.
Sementara itu, Boy Falma mempertanyakan dasar aturan dan mekanisme pemungutan retribusi pasar nagari agar kewenangan, besaran pungutan, dan penyetoran dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota DPRD lainnya, Basrizal, menekankan bahwa optimalisasi PAD merupakan bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Olzaheri dan Tasman Putra turut mendorong pembahasan yang terarah, penetapan prioritas, serta sinergi legislatif dan eksekutif agar setiap persoalan ditangani sesuai kewenangan OPD masing-masing.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Kabupaten Solok mendorong penyusunan jadwal kerja yang terukur, pendalaman bersama OPD mitra, digitalisasi penerimaan, dan pemeriksaan lapangan.
Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Yef)
Hal itu mengemuka dalam rapat gabungan Pansus I, II, dan III yang berlangsung terbuka untuk umum, Kamis (29/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Mukhlis, S.H. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan secara serius, terarah, dan berkelanjutan melalui evaluasi penerimaan, penggalian potensi daerah, serta pendalaman persoalan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Asisten III, Eva Nasri, dalam paparannya menekankan pentingnya keterbukaan eksekutif dalam menjelaskan capaian penerimaan, kendala pemungutan, dan potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Sejumlah OPD yang terlibat antara lain BKD, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, DLH, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta OPD terkait lainnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Solok, Hendrianto, memaparkan target dan capaian retribusi dari OPD yang memiliki target PAD.
Pembahasan juga mencakup mekanisme pemungutan, evaluasi penerimaan, koordinasi antarinstansi, serta kerja sama Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pemerintah Kota Solok terkait pajak dan retribusi daerah, termasuk retribusi air.
Ketua Pansus II, Iskanofis, menyoroti keseriusan OPD dalam mengikuti pembahasan. Ia menegaskan pentingnya kehadiran langsung kepala OPD dalam rapat strategis agar pertanyaan anggota dewan dapat dijawab secara jelas dan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret.
Ketua Pansus I, Hafni Hafiz, A.Md., menyoroti potensi pendapatan yang belum tergarap serta ketidakhadiran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Ia menilai sektor pariwisata perlu dikelola lebih optimal dan Kabupaten Solok dapat mempelajari strategi daerah lain, termasuk Kabupaten Tanah Datar, dalam meningkatkan PAD.
Hafni Hafiz juga mendorong pelaksanaan uji petik lapangan untuk mencocokkan potensi pendapatan dengan realisasi pemungutan dan penyetoran.
Pembahasan mencakup pajak bumi dan bangunan (PBB), opsen pajak, retribusi pariwisata, serta berbagai objek pendapatan lainnya. Dugaan kebocoran, menurutnya, harus ditelusuri berdasarkan data dan pemeriksaan objektif sebelum ditarik kesimpulan.
Sebagai solusi, Hafni menekankan pentingnya digitalisasi sistem pendapatan daerah untuk memperkuat pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, dan mempersempit peluang penyimpangan.
Ia mengingatkan agar peningkatan PAD tidak langsung membebani masyarakat kecil, tetapi mengutamakan pembenahan sistem pemungutan, pengawasan, dan penggalian potensi yang belum maksimal.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Ari Rafika WD, mempertanyakan kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Solok. Ia meminta pendataan menyeluruh, kejelasan mekanisme pemungutan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran perpajakan.
Sistem pendataan digital dinilai dapat membantu pemerintah memantau objek pajak dan realisasi pembayaran secara lebih akurat.
Anggota Pansus III, Feris Novel, meminta tahapan kerja pansus diperjelas, termasuk pembahasan kekayaan daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.
Ia menekankan perlunya pembagian tugas tenaga ahli DPRD serta penjelasan terstruktur dari OPD mengenai persoalan, langkah yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut.
Anggota DPRD Ismael Koto menyoroti pemanfaatan aset daerah, khususnya penyewaan alat berat, serta evaluasi perizinan bangunan. Ia meminta kejelasan regulasi, mekanisme pemanfaatan, pendataan, dan pertanggungjawaban penerimaan.
Sementara itu, Boy Falma mempertanyakan dasar aturan dan mekanisme pemungutan retribusi pasar nagari agar kewenangan, besaran pungutan, dan penyetoran dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota DPRD lainnya, Basrizal, menekankan bahwa optimalisasi PAD merupakan bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Olzaheri dan Tasman Putra turut mendorong pembahasan yang terarah, penetapan prioritas, serta sinergi legislatif dan eksekutif agar setiap persoalan ditangani sesuai kewenangan OPD masing-masing.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Kabupaten Solok mendorong penyusunan jadwal kerja yang terukur, pendalaman bersama OPD mitra, digitalisasi penerimaan, dan pemeriksaan lapangan.
Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (Yef)