Bupati Solok Dorong Perhutanan Sosial Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Admin Sumbarjaya.id
•
07 Oktober 2026, 09:36 WIB
•
8 views
Arosuka, Sumbarjaya.id - Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, menegaskan besarnya potensi kawasan hutan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Daima Moosa, Rabu (7/10/2026).
FGD tersebut diikuti Direktur KKI Warsi Rainal Daus, SH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sejumlah kepala OPD Kabupaten Solok serta peserta dari berbagai unsur terkait.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, perhutanan sosial tidak semata-mata berbicara tentang pemanfaatan kawasan hutan.
Akan tetapi juga bagaimana masyarakat yang berada di sekitar hutan memperoleh ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi secara legal, produktif dan berkelanjutan.
Bupati mengatakan, Kabupaten Solok memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor tersebut. Sekitar 60 persen wilayah Kabupaten Solok merupakan kawasan hutan yang selama ini menyimpan berbagai potensi sumber daya.
“Memanfaatkan hutan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita di Kabupaten Solok,” ujarnya.
Menurutnya, luas kawasan hutan tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kehidupannya sangat dekat dengan kawasan hutan.
“Dengan 60 persen daerah hutan kita di Kabupaten Solok, ini merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan,” katanya.
Ia menilai berbagai hasil produksi kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikelola secara tepat.
Karena itu, pengembangan perhutanan sosial perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Produksi dari hutan ini memiliki nilai yang sangat berharga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KKI Warsi yang dinilai konsisten mendorong pembukaan peluang dan pengembangan potensi perhutanan sosial di Kabupaten Solok.
“Terima kasih kepada KKI Warsi karena telah melihat dan membuka potensi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok,” ungkapnya.
Di tengah Kabupaten Solok yang masih berada dalam masa tanggap darurat bencana, Jon Firman Pandu mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan mendoakan agar kondisi daerah segera pulih.
“Dalam masa tanggap darurat kita di Kabupaten Solok ini, kita sama-sama berdoa dan berharap agar Kabupaten Solok segera membaik,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengabaikan proses pemulihan kawasan Arosuka yang turut terdampak bencana.
Pemulihan kawasan tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Kita tidak akan meninggalkan Arosuka, tapi kita berusaha agar bagaimana Arosuka ini bisa cepat pulih,” tegasnya.
Bupati juga menilai kontribusi KKI Warsi dalam mendorong perhatian terhadap perhutanan sosial memiliki arti penting bagi Kabupaten Solok. Sinergi pemerintah dan masyarakat.
Kemudian organisasi pendamping dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mengubah potensi kawasan hutan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Lentera KKI Warsi memiliki kontribusi yang luar biasa,” pungkasnya.
FGD selanjutnya diisi dengan pembahasan dan diskusi bersama para peserta. Forum tersebut diharapkan menghasilkan penguatan langkah bersama dalam mempercepat perhutanan sosial.
Ini juga sekaligus untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Solok. (Yef)
Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Daima Moosa, Rabu (7/10/2026).
FGD tersebut diikuti Direktur KKI Warsi Rainal Daus, SH, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sejumlah kepala OPD Kabupaten Solok serta peserta dari berbagai unsur terkait.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, perhutanan sosial tidak semata-mata berbicara tentang pemanfaatan kawasan hutan.
Akan tetapi juga bagaimana masyarakat yang berada di sekitar hutan memperoleh ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi secara legal, produktif dan berkelanjutan.
Bupati mengatakan, Kabupaten Solok memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor tersebut. Sekitar 60 persen wilayah Kabupaten Solok merupakan kawasan hutan yang selama ini menyimpan berbagai potensi sumber daya.
“Memanfaatkan hutan ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita di Kabupaten Solok,” ujarnya.
Menurutnya, luas kawasan hutan tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kehidupannya sangat dekat dengan kawasan hutan.
“Dengan 60 persen daerah hutan kita di Kabupaten Solok, ini merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan,” katanya.
Ia menilai berbagai hasil produksi kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikelola secara tepat.
Karena itu, pengembangan perhutanan sosial perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Produksi dari hutan ini memiliki nilai yang sangat berharga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada KKI Warsi yang dinilai konsisten mendorong pembukaan peluang dan pengembangan potensi perhutanan sosial di Kabupaten Solok.
“Terima kasih kepada KKI Warsi karena telah melihat dan membuka potensi hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok,” ungkapnya.
Di tengah Kabupaten Solok yang masih berada dalam masa tanggap darurat bencana, Jon Firman Pandu mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan mendoakan agar kondisi daerah segera pulih.
“Dalam masa tanggap darurat kita di Kabupaten Solok ini, kita sama-sama berdoa dan berharap agar Kabupaten Solok segera membaik,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mengabaikan proses pemulihan kawasan Arosuka yang turut terdampak bencana.
Pemulihan kawasan tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Kita tidak akan meninggalkan Arosuka, tapi kita berusaha agar bagaimana Arosuka ini bisa cepat pulih,” tegasnya.
Bupati juga menilai kontribusi KKI Warsi dalam mendorong perhatian terhadap perhutanan sosial memiliki arti penting bagi Kabupaten Solok. Sinergi pemerintah dan masyarakat.
Kemudian organisasi pendamping dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu mengubah potensi kawasan hutan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Lentera KKI Warsi memiliki kontribusi yang luar biasa,” pungkasnya.
FGD selanjutnya diisi dengan pembahasan dan diskusi bersama para peserta. Forum tersebut diharapkan menghasilkan penguatan langkah bersama dalam mempercepat perhutanan sosial.
Ini juga sekaligus untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Solok. (Yef)